Bayangkan mengurus sebuah izin atau dokumen, lalu menunggu berminggu-minggu tanpa kepastian kapan selesai. Gambaran itulah yang ingin diubah pemerintah lewat pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI) di layanan publik — dan kini ada target waktunya: dari hitungan minggu menjadi hitungan hari.
Tantangan itu disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria pada Jumat, 30 Oktober 2026, dalam acara Pelatihan AI Value Chain: Indonesia’s Strategy in the AI Supply Chain as a Middle Power yang diikuti secara daring dari Jakarta Pusat.
Targetnya: satu layanan per unit, sebelum akhir Q4 2026
Nezar meminta setiap instansi dan unit pemerintahan mengidentifikasi sedikitnya satu layanan yang waktu tunggunya bisa dipangkas dari hitungan minggu menjadi hitungan hari — dan menentukannya sebelum kuartal IV 2026 berakhir.
“Sebelum kuartal ini berakhir, tentukan satu layanan di unit Anda di mana AI dapat memangkas waktu tunggu dari hitungan minggu menjadi hitungan hari,” tegas Nezar, sebagaimana dilaporkan media yang meliput acara tersebut.
Yang menarik, targetnya sengaja dibuat sempit: bukan semua layanan sekaligus, melainkan minimal satu layanan per unit. Bagi warga, pendekatan ini masuk akal — satu layanan yang benar-benar lebih cepat jauh lebih terasa daripada puluhan program yang hanya berhenti di atas kertas.
Contoh layanan yang dibidik
Menurut penjelasan Nezar dalam acara itu, AI dapat diarahkan pada pekerjaan yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat, antara lain:
- pemrosesan dokumen — misalnya verifikasi dan pemeriksaan berkas yang selama ini antre dan dikerjakan manual;
- pengurusan perizinan — alur izin yang bisa dipersingkat lewat pemeriksaan otomatis dan status yang lebih transparan;
- layanan kepada warga — jawaban dan penanganan permohonan yang lebih cepat;
- dukungan kepatuhan terhadap regulasi — pengecekan kesesuaian aturan yang lebih konsisten.
Artinya, janji “urus izin tidak lagi berminggu-minggu” bukan sekadar soal aplikasi baru, melainkan soal memangkas antrean dan proses di balik layar yang selama ini membuat warga menunggu.
“Perubahan nyata, bukan proyek percontohan”
Nezar menegaskan penerapan AI tidak boleh berhenti pada demonstrasi teknologi atau proyek percontohan yang tidak mengubah kualitas pelayanan. Menurutnya, pemahaman strategi justru lahir dari penerapan nyata, bukan sekadar dari dokumen kebijakan.
Ia juga mengingatkan risiko bila instansi tertinggal: kesenjangan antara lembaga yang mampu mengadopsi teknologi dan yang masih mengandalkan sistem lama bisa melebar, hingga kemampuan institusi publik menjalankan tugasnya ikut menurun. Bahkan, menurut Nezar, sektor swasta yang memanfaatkan AI berpotensi melayani pengurusan dokumen dan perizinan secara lebih efisien dibanding lembaga pemerintah yang justru memegang kewenangannya.
“Tidak mengadopsi AI bukanlah pilihan yang wajar. Itu adalah sebuah keputusan untuk mengalami kemunduran,” katanya.
Apa yang bisa diukur warga?
Karena targetnya dinyatakan dalam waktu tunggu, warga sebenarnya punya patokan sederhana untuk menilai: berapa lama satu layanan selesai sebelum dan sesudah AI diterapkan. Langkah yang disarankan Nezar sejalan dengan itu — pahami kebutuhan masyarakat, kenali hambatan dalam proses pelayanan, lalu tentukan bagian pekerjaan yang bisa dipercepat teknologi.
Perlu dicatat secara jujur: yang disampaikan Nezar adalah tantangan dan target, bukan jaminan bahwa setiap layanan otomatis berubah menjadi hitungan hari. Realisasinya tetap bergantung pada kesiapan data, proses, dan pelaksanaan di masing-masing instansi — dan itulah yang patut ditagih setelah kuartal IV 2026 berakhir.
Foto ilustrasi: stok Pexels oleh Pixabay — tangan menandatangani dokumen. Foto ini adalah ilustrasi umum, bukan foto acara atau kegiatan Kementerian Komunikasi dan Digital.
