SANEPO – Perusahaan internet satelit SpaceX mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan lebih dari 2.500 terminal di Myanmar.
Kebijakan Starlink diblokir SpaceX ini diambil menyusul laporan bahwa perangkat tersebut digunakan secara ilegal oleh sindikat penipuan online berskala besar di wilayah perbatasan negara tersebut.
Pengumuman pemblokiran ini disampaikan langsung oleh Wakil Presiden Operasi Bisnis Starlink, Lauren Dreyer, melalui unggahan di platform X (sebelumnya Twitter) pada Selasa malam (22/10/2025).
“SpaceX terus mengidentifikasi pelanggaran terhadap kebijakan penggunaan yang diterima dan hukum yang berlaku,” tulis Dreyer. Ia menegaskan bahwa langkah Starlink diblokir SpaceX di Myanmar adalah tindakan proaktif perusahaan.
“Di Myanmar, SpaceX secara proaktif menemukan dan menonaktifkan ribuan terminal Starlink yang digunakan untuk mendukung operasi kejahatan siber lintas negara,” tambahnya, menekankan komitmen perusahaan terhadap keamanan global dan kerja sama dengan penegak hukum.
Buntut Penggerebekan ‘KK Park’
Langkah penonaktifan ini bertepatan dengan operasi militer besar-besaran di Myanmar.
Dilansir dari Associated Press, militer Myanmar baru-baru ini menggerebek kompleks kejahatan siber ‘KK Park’ yang terkenal di dekat perbatasan Thailand.
Dalam operasi tersebut, militer menyasar 260 bangunan ilegal, menahan lebih dari 2.000 orang yang diduga terlibat, dan menyita setidaknya 30 perangkat Starlink yang digunakan sindikat tersebut.
Pihak militer menuding kelompok etnis bersenjata Karen National Union (KNU) berada di balik operasi penipuan masif itu.
Namun, tuduhan tersebut dibantah keras oleh KNU. Pihak KNU menilai pemerintah militer hanya mencari kambing hitam atas masalah keamanan yang kompleks di wilayah perbatasan.
Ilegalitas dan Modus Operandi Sindikat
Secara resmi, layanan Starlink tidak memiliki izin operasi baik di Myanmar maupun Thailand.
Laporan AFP mengungkap bahwa sindikat di kawasan Myawaddy menyelundupkan perangkat Starlink untuk mendapatkan akses internet berkecepatan tinggi di area yang sebelumnya sulit dijangkau sinyal.
Kawasan perbatasan ini telah lama dikenal sebagai pusat operasi penipuan global, yang mencakup modus bujuk rayu romansa (romance scam), investasi palsu, dan kerja paksa.
Ribuan pekerja dari berbagai negara Asia dan Afrika dilaporkan direkrut dengan janji palsu, lalu dipaksa bekerja dalam kondisi yang digambarkan mirip perbudakan.
Masalah ini juga telah menjadi sorotan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Laporan dari Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) pada Oktober 2024 mencatat sekitar 80 antena Starlink yang terkait operasi penipuan telah disita dalam periode April hingga Juni 2024.
Sorotan Internasional dan Kemampuan Geofencing
Penyalahgunaan teknologi satelit ini telah menarik perhatian internasional. Pada Juli 2025, Senator Amerika Serikat Maggie Hassan diketahui mendesak pendiri SpaceX, Elon Musk, untuk memastikan jaringannya tidak disalahgunakan oleh pelaku penipuan internasional dan meminta transparansi terkait langkah pencegahan.
Meskipun SpaceX memiliki kemampuan geofencing untuk menonaktifkan terminal di wilayah tertentu dan memblokir perangkat berdasarkan ID unik, sindikat kriminal tampaknya terus mencari cara untuk menghindari pembatasan ini.
Menanggapi kekhawatiran tersebut, Dreyer menegaskan komitmen perusahaan. “Tindakan di Myanmar menjadi contoh nyata komitmen kami (terhadap keamanan global),” tutupnya.
Kebijakan Starlink diblokir SpaceX ini diharapkan dapat memotong akses internet vital bagi para pelaku kejahatan siber.
***
