Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mulai berlaku 8 Juni 2026, menggantikan Permendag 31 Tahun 2023. Aturan ini mengatur jauh lebih luas: bukan hanya marketplace, tetapi juga iklan baris daring, pembanding harga, social commerce, transportasi daring, hingga agen perjalanan daring (OTA). Bagi penjual, pembeli, dan platform, ini adalah perubahan yang perlu dipahami — terutama karena Permendag ini mengatur siapa yang boleh berjualan, bagaimana harga ditetapkan, dan bagaimana produk dalam negeri diperlakukan.
Delapan sektor yang kini diatur
Permendag 19/2026 mencakup delapan jenis usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik: retail daring, lokapasar (marketplace), iklan baris daring, pembanding harga, daily deals, social commerce, transportasi daring, dan agen perjalanan daring. Perluasan ini penting: model jualan lewat siaran langsung dan konten di media sosial — yang dulu berada di wilayah abu-abu — kini secara eksplisit masuk sebagai social commerce. Begitu pula iklan baris daring, yakni platform yang mempertemukan penjual dan pembeli tanpa memfasilitasi transaksi.
Wajib NIB: pedagang daring harus berizin
Salah satu perubahan paling nyata adalah kewajiban Nomor Induk Berusaha (NIB). Pasal 4 mewajibkan pedagang yang berjualan di lokapasar atau platform sejenis untuk memiliki NIB 13 digit yang diterbitkan lewat sistem OSS. Untuk pedagang baru yang belum melengkapi seluruh perizinan, Pasal 17 memberi status “Dalam Proses Legalisasi” dengan tenggat 6 bulan sejak pendaftaran untuk melengkapi izin; bila tidak dipenuhi, platform dapat membatasi akses atau menghentikan transaksi. Pedagang yang sudah berjualan sebelum aturan ini berlaku mendapat masa transisi 18 bulan. Sanksi bagi platform yang tidak menegakkan aturan ini bertahap: mulai dari penolakan pendaftaran, pemberian label, sampai penghentian transaksi. Pemerintah menegaskan tidak ada beban baru bagi UMKM — NIB selama ini memang sudah diwajibkan bagi pelaku usaha, dan aturan ini mempertegas penegakannya di ranah digital.
Larangan manipulasi harga
Pasal 18 menjadi pasal yang paling banyak dibicarakan. Aturan ini melarang praktik yang dapat mendistorsi harga pasar, antara lain menjual dengan harga yang secara konsisten berada di bawah biaya produksi yang wajar, memberikan subsidi harga yang tidak wajar secara berulang sehingga merugikan produk dalam negeri, serta menggelar promo diskon tanpa batas waktu yang menekan harga akhir di bawah biaya produksi yang wajar. Marketplace wajib memantau dan mencegah praktik semacam itu, serta berkoordinasi dengan otoritas persaingan usaha paling lama 3 hari kerja setelah menemukan atau menerima laporan dugaan pelanggaran. Tujuannya bukan melarang diskon — promo tetap boleh — melainkan mencegah perang harga yang menghancurkan produsen lokal.
Perlindungan produk dalam negeri dan label toko
Pasal 37 dan 39 mengatur pengutamaan produk dalam negeri dan UMKM dalam pencarian, rekomendasi, dan peringkat di platform, termasuk insentif seperti potongan biaya promo, subsidi iklan, dan bentuk dukungan lain. Aturan ini juga mengatur label Official Store dan Authorized Store agar tidak dipakai sembarangan, serta transparansi informasi: asal barang, kesesuaian SNI, sertifikasi halal, dan izin edar BPOM untuk produk yang wajib memilikinya. Bagi pembeli, ini berarti informasi produk yang lebih bisa dipertanggungjawabkan; bagi produsen lokal, ini berarti peluang tampil yang lebih adil.
Dampak praktis: penjual, pembeli, dan Harbolnas
Bagi penjual, langkah paling mendesak adalah memastikan NIB aktif dan data usaha sinkron dengan yang tercatat di platform. Bagi pembeli, aturan ini memberi dua manfaat langsung: harga yang lebih wajar dan label toko yang lebih terpercaya. Bagi platform, beban pengawasan bertambah — dan pelanggaran bisa berujung pada sanksi administratif. Waktu berlakunya pun beririsan dengan musim belanja akhir tahun: Harbolnas 2026 digelar 10–16 Desember 2026, sehingga aturan baru ini akan diuji pertama kali justru di puncak belanja daring nasional.
Pertanyaan yang sering ditanyakan
Apakah pedagang kecil wajib punya NIB?
Ya, pedagang yang berjualan di lokapasar atau platform sejenis wajib memiliki NIB, dengan masa transisi 6 bulan bagi pedagang baru dan 18 bulan bagi pedagang lama.
Apakah diskon dilarang oleh Permendag 19/2026?
Tidak. Yang dilarang adalah manipulasi harga — misalnya harga jual yang konsisten di bawah biaya produksi wajar atau subsidi tak wajar berulang yang merugikan produk dalam negeri.
Apakah aturan ini menggantikan Permendag 31/2023?
Ya. Permendag 19/2026 menggantikan Permendag 31 Tahun 2023 sebagai payung hukum perdagangan melalui sistem elektronik.
