SANEPO.COM – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Hadi Tjahjanto, menyampaikan perkembangan terbaru setelah lebih dari tiga minggu sejak Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 mengalami gangguan akibat serangan ransomware pada 20 Juni lalu.
Kini, 86 layanan publik sudah pulih pasca PDNS 2 kena ransomware, yang meliputi berbagai instansi pemerintah, kementerian, dan pemerintah daerah.
Dilansir Sanepo.com pada Minggu (14/07/2024), Hadi mengungkapkan bahwa pemulihan layanan publik dari serangan ini dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Telkom, serta partisipasi aktif dari semua tenant yang terdampak.
Hingga saat ini, 86 layanan dari 16 tenant PDNS 2 di Surabaya telah berhasil kembali online dan beroperasi normal.
“Per 12 Juli, pukul 17.30 WIB, tercatat 86 layanan dari 16 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah go live,” jelas Hadi dalam keterangan tertulisnya.
Pemulihan ini mencakup berbagai jenis layanan publik, termasuk layanan perizinan dan layanan informasi berbasis portal.
Salah satu contoh layanan yang telah kembali beroperasi adalah layanan beasiswa yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Hadi menambahkan bahwa upaya pemulihan dilakukan dengan cermat dan bertahap untuk memastikan keamanan data.
Proses pemulihan dibagi dalam tiga zona berdasarkan teknik penanganan data.
Data yang terdampak insiden ransomware ditempatkan di zona merah dan dalam proses karantina.
Selanjutnya, data tersebut dipindahkan ke zona biru untuk penguatan keamanan dan pemindaian kerentanan sebelum akhirnya bisa digunakan kembali di zona hijau.
Tim terus bekerja dengan cepat namun tetap berhati-hati untuk meminimalkan risiko serangan siber yang bisa mengganggu layanan publik.
Langkah-langkah yang diambil termasuk pembersihan data dari malware dan virus yang mencurigakan, serta penguatan parameter keamanan infrastruktur.
Selain itu, Hadi juga menyoroti pentingnya kerja sama antara berbagai pihak untuk memastikan kelancaran proses pemulihan ini.
Tim pemulihan yang terdiri dari berbagai instansi pemerintah, lembaga, dan perusahaan teknologi berupaya keras untuk memulihkan layanan publik yang terdampak serangan ransomware.
Pemerintah mengakui bahwa serangan siber seperti yang terjadi pada PDNS 2 bisa memberikan dampak besar pada pelayanan publik.
Oleh karena itu, upaya pemulihan dilakukan dengan pendekatan yang teliti dan komprehensif untuk memastikan tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Selain pemulihan layanan publik, pemerintah juga memperkuat sistem keamanan siber untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.
Peningkatan keamanan ini termasuk peningkatan kapasitas tim IT, implementasi teknologi keamanan terbaru, serta peningkatan kesadaran dan pelatihan bagi semua pihak terkait mengenai pentingnya keamanan siber.
Serangan ransomware pada PDNS 2 menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah dan semua instansi terkait untuk lebih waspada dan siap menghadapi ancaman siber di masa depan.
Kejadian ini juga menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama antar lembaga dalam menjaga keamanan data dan layanan publik.
Dengan pulihnya 86 layanan publik sudah pulih pasca PDNS 2 kena ransomware, masyarakat diharapkan bisa kembali mengakses layanan yang mereka butuhkan dengan lancar.
Pemerintah berkomitmen untuk terus memantau dan meningkatkan keamanan siber guna memastikan stabilitas dan keamanan layanan publik di masa depan.
Pemulihan yang cepat dan efektif dari insiden ini menunjukkan bahwa dengan kerja sama dan koordinasi yang baik, tantangan besar seperti serangan siber dapat diatasi dengan baik.
Masyarakat diharapkan tetap tenang dan percaya bahwa pemerintah terus bekerja keras untuk memastikan layanan publik tetap berjalan dengan baik, meski menghadapi tantangan yang tidak terduga seperti serangan ransomware.
***
